Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengembalikan aset-aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Untuk mengembalikan aset tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak hanya meminta bantuan dari kepolisian dan kejaksaan. Namun, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) agar aset-aset tersebut bisa kembali direbut.

Beberapa aset yang nilainya cukup besar dan berhasil kembali ke tangan pemkot, antara lain, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indra Giri, Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Jalan Kenari, hingga aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Hari ini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menemui Risma di ruang sidang wali kota, Senin (14/10/2019). KPK akan membantu beberapa aset pemkot yang diklaim oleh pihak ketiga. “Hari ini KPK membantu dalam rangka pembenahan aset di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia,” kata Basaria. “Salah satunya ada di Surabaya, ini kelihatannya sangat banyak dan bermacam-macam permasalahannya,” sambung dia.

Penyelamatan aset Pemkot Surabaya yang dibantu KPK adalah, pertama, tanah dan bangunan SDN Ketabang I Surabaya, yang terdiri dari tanah seluas 2.464 meter persegi senilai Rp 12.320.000.000 dan bangunan senilai Rp 852.504.500. Kedua, tanah di Jalan Pemuda Nomor 17 Surabaya yang luasannya 3.713 meter persegi, dengan nilai Rp 11.510.300.300. Ketiga, aset tanah di Jalan Kusuma Bangsa nomor 114 Surabaya, yang dahulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, dengan luasan 17.080 meter persegi senilai Rp 139.116.600.000. Keempat, aset tanah di Jalan Pasar Turi, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, seluas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam kerjasama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi Rp 76.475.301.000.

Setelah audiensi dengan Risma, Basaria kemudian langsung menuju ke lapangan untuk meninjau aset-aset yang disebutkan di atas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here