Beritapolisi.com – Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian. Ph.D.,telah mengeluarkan surat telegram kepada semua anggota untuk mewaspadai setiap gerakan yang berbau politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Semua itu dilakukan demi meredam konflik antara tim yang pro maupun kontra.
Dalam isi telegram yang dikeluarkan, setidaknya ada beberapa gerakan yang mendapat perhatian khusus Polri. Gerakan itu terdiri dari #2019GantiPresiden, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.
Gerakan #2019GantiPresiden masih digolongkan sebagai kegiatan unjuk pendapat di muka umum‎‎. Sementara itu, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden dikategorikan sebagai gerakan yang memang berbau politik.
“‎Jadi sudah jelas, itu aturan di internal bagi anggota untuk menangani kalau ada. Kalau gerakan hashtag itu kan sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tapi kalau sudah ganti apa, Prabowo dukung itu, itu beda lagi,” kata ‎Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto‎, Senin (3/9/2018)
Menurut Irjen Pol Setyo, kegiatan tersebut ‎harus patuh pada aturan UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, apa pun kegiatannya, polisi akan turun langsung jika menerima protes dan laporan langsung dari masyarakat. Apalagi, jika kegiatan itu benar-benar salah.
Masalah gerakan ini bermula dari ‎aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman yang tertahan selama 7 jam di Bandara Riau, Pekanbaru. Aparat menduga ada gelagat konflik bila acara itu tetap berjalan.‎
‎Selain Neno, musisi Ahmad Dhani juga ditolak untuk datang ke Surabaya. Massa melihat pentolan Dewa 19 itu juga aktivitas dari #2019GantiPresiden. Pada saat penolakan, Dhani juga berencana membuat posko di Surabaya.(hy/dis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here